TIMIKA, PAPUA TENGAH – Kesenjangan distribusi tenaga kesehatan (nakes) yang timpang di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) kini menjadi fokus utama perombakan sistem di Provinsi Papua Tengah. Menjawab krisis akut dokter spesialis hingga tenaga penunjang di pelosok pegunungan dan pesisir, Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi melakukan transformasi total dalam perencanaan SDM medis.
Sebagai langkah konkret, Kabupaten Mimika ditunjuk sebagai pilot project nasional untuk penghitungan data kebutuhan tenaga kesehatan. Agenda Pendampingan Perhitungan Rencana Pemenuhan Tenaga Kesehatan yang digelar di Timika, Rabu (17/6/2026), menjadi tonggak sejarah di mana penentuan kuota tenaga medis tidak lagi dilakukan secara intuitif atau sekadar "asal tebak".
Integrasi Data Digital Berbasis Beban Kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika kini mengintegrasikan seluruh basis data fasilitas kesehatan (faskes) ke dalam aplikasi Rencana Kebutuhan Kementerian Kesehatan RI. Sistem ini bekerja dengan mengukur beban kerja riil di lapangan menggunakan standar nasional.
Kepala Bidang SDM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Kristianus Tebai, SKM., M.Kes., menekankan bahwa validasi data digital adalah kunci untuk mengatasi potret pelayanan kesehatan yang saat ini masih memprihatinkan.
"Faskes kita masih sangat kekurangan tenaga krusial seperti ahli gizi, dokter gigi, hingga terapis gigi. Melalui perhitungan ini, kita bisa mengetahui secara pasti titik kekurangannya untuk menjadi dasar kebijakan yang kuat," ujar Kristianus di sela-sela kegiatan.
Ia menambahkan bahwa tantangan geografis ekstrem di delapan kabupaten se-Papua Tengah menuntut perencanaan yang presisi mulai dari Puskesmas Pembantu hingga Puskesmas induk. "Kita harus punya data yang fix and fine," tegasnya.
Prioritas Beasiswa bagi Putra-Putri Asli Papua
Menanggapi tingginya angka kekosongan dokter spesialis, Pemprov Papua Tengah di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur meluncurkan program beasiswa progresif. Program ini memberikan prioritas penuh kepada Putra-Putri Orang Asli Papua (POHP) untuk menempuh pendidikan spesialisasi dan subspesialisasi.
Kebijakan ini diambil bukan tanpa alasan. Faktor mitigasi keamanan dan keberlanjutan pelayanan menjadi pertimbangan utama.
"Nakes dari luar sering kali terpaksa meninggalkan tempat tugas demi keselamatan saat situasi konflik. Sebaliknya, anak asli daerah biasanya lebih bertahan karena memahami situasi lokal dan akses transportasi perintis," jelas Kristianus.
Target 35 Dokter Tangguh 2026
Untuk tahun anggaran 2026, Pemprov Papua Tengah menargetkan pembiayaan pendidikan bagi 35 tenaga medis, yang terdiri dari:
20 orang: Dokter umum dan dokter gigi umum.
10 orang: Dokter spesialis.
5 orang: Dokter subspesialis.
Melalui sinergi antara integrasi data berbasis aplikasi Kemenkes dan penguatan SDM lokal, Provinsi Papua Tengah optimistis dapat memutus mata rantai ketimpangan layanan kesehatan. Langkah radikal ini diharapkan mampu menghadirkan keadilan medis yang merata bagi seluruh masyarakat, dari kawasan perkotaan hingga pelosok terpencil di Papua Tengah.
