TIMIKA – Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menyelenggarakan kegiatan peningkatan pelayanan Ultrasonografi (USG) bagi dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), termasuk puskesmas, klinik, dan rumah sakit di wilayah Kabupaten Mimika. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Diana pada Kamis (04/06/2026)
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Sisma HL, Pelatihan ini difokuskan pada penguatan kapasitas dokter dalam pemeriksaan kehamilan trimester pertama (K1) dan trimester ketiga (K5), yang saat ini wajib mengintegrasikan pemeriksaan USG guna deteksi dini risiko kehamilan.
Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika, Sisma HL, menekankan bahwa keterampilan pengoperasian USG merupakan keahlian berbasis praktik (skill) yang memerlukan konsistensi. Menurutnya, meskipun para tenaga medis memiliki latar belakang pendidikan yang sama, akurasi dalam membaca hasil USG sangat ditentukan oleh jam terbang.
"Keterampilan USG ini adalah soal skill. Semakin sering dilakukan, maka kemampuannya akan semakin terasah. Cara membaca hasil USG belum tentu sama pada setiap orang meskipun ijazahnya sama. Itulah mengapa kegiatan penyegaran dan peningkatan kapasitas seperti ini sangat krusial," ujar Sisma.
Menyikapi masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Mimika, Dinas Kesehatan tengah menyiapkan sejumlah program strategis. Salah satunya adalah program Pelayanan Bergerak yang akan menyasar wilayah pesisir dan pegunungan Mimika.
"Kami berencana meluncurkan program pelayanan bergerak dengan membawa langsung dokter spesialis kandungan (Obgyn) ke lapangan, baik ke wilayah pesisir maupun pegunungan. Ini di luar pelayanan rutin yang sudah ada," jelasnya.
Selain itu, Dinkes Mimika juga mewacanakan sistem pemantauan khusus bagi Ibu Hamil Risiko Tinggi (Bumil Risti) sebelum memasuki masa Hari Perkiraan Lahir (HPL) atau rujukan medis. Berdasarkan evaluasi, tingginya AKI-AKB kerap dipicu oleh keterlambatan rujukan akibat kendala geografis dan keterbatasan transportasi, seperti tidak adanya perahu atau transportasi udara (coper).
"Ada wacana pada anggaran perubahan nanti, khusus untuk ibu hamil dengan risiko tinggi yang sudah terdeteksi di wilayah pedalaman, akan kita datangkan dan tempatkan di Timika terlebih dahulu untuk dipantau. Namun, untuk proses persalinannya tetap diarahkan ke RSUD. Langkah ini diambil untuk memotong kendala keterlambatan transportasi rujukan," tambahnya.
Sebagai bagian dari penguatan kemitraan antara dokter dan bidan, Sisma yang juga merupakan anggota Kolegium Kebidanan Pusat Bidang Evaluasi dan Pendidikan mengumumkan adanya proyek percontohan (pilot project) untuk seluruh wilayah Papua.
Mulai tanggal 5 Juni 2026, Kolegium Kebidanan akan melaksanakan self-assessment (penilaian mandiri) bagi para bidan yang bertugas di wilayah pegunungan, pesisir, maupun yang memegang jabatan struktural. Langkah ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana keterampilan klinis kebidanan mereka tetap terjaga dan menentukan intervensi peningkatan kapasitas yang diperlukan.
Menutup arahannya, Sisma juga membagikan informasi terkait wacana jangka panjang di tingkat kolegium mengenai aspek legalitas pemanfaatan USG dasar di fasilitas kesehatan yang belum menetap dokter umum secara penuh (sistem shift), dengan batasan kompetensi yang jelas dan terukur.
Dinas Kesehatan berharap melalui forum ini, para peserta dan panitia dapat mengidentifikasi berbagai kendala serta tantangan riil di lapangan, khususnya dalam membangun kolaborasi dan sinergi yang solid antara dokter dan bidan di Kabupaten Mimika.
