Pemerintah Kabupaten Mimika, melalui Dinas Kesehatan, mengambil langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Langkah ini diwujudkan melalui gelaran pertemuan koordinasi lintas sektor yang melibatkan tokoh agama, bertempat di Hotel Grand Tembaga, Jalan Yosudarso, Jumat (8/5/2026).
Pertemuan ini difokuskan pada penguatan sinergi dan kerja sama operasional antara tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan lembaga keagamaan, khususnya gereja, guna mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak yang lebih komprehensif.
Kepala Bidang Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Carolina Heatubun, dalam keterangannya menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan fondasi awal untuk membangun kesadaran kesehatan jemaat di wilayah pelayanan kesehatan.
“Pertemuan hari ini merupakan koordinasi lintas sektor dengan melibatkan tokoh agama dalam upaya peningkatan cakupan pelayanan ibu hamil di wilayah puskesmas. Pada tahun 2026, kami merencanakan kerja sama operasional dengan pihak gereja, yang terdiri dari satu gereja Katolik dan dua gereja GKI,” urai Carolina Heatubun.
Secara spesifik, Dinas Kesehatan mengundang tokoh agama dari wilayah kerja Puskesmas Kwamki, Puskesmas Bintuka, dan Puskesmas Limau Asri. Para tokoh gereja dari ketiga wilayah tersebut diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyampaikan edukasi kesehatan kepada masyarakat luas.
Carolina menekankan bahwa fokus utama dari kemitraan ini adalah untuk menggenjot cakupan pemeriksaan kehamilan pertama (K1 Murni) serta pemeriksaan lengkap ibu hamil sesuai standar (K6).
“Kami berharap setiap ibu hamil dapat melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak enam kali sesuai standar pelayanan. Yaitu, pada trimester pertama (usia 0–3 bulan) dilakukan dua kali pemeriksaan, trimester kedua satu kali pemeriksaan, dan trimester ketiga tiga kali pemeriksaan,” jelasnya rinci.
Lebih lanjut, Carolina menambahkan bahwa dalam rangkaian pemeriksaan K1 hingga K6 tersebut, ibu hamil juga diwajibkan menjalani pemeriksaan Ultrasonografi (USG) sebanyak dua kali oleh dokter terlatih. Hal ini krusial untuk mendeteksi dini adanya risiko maupun kelainan pada kehamilan.
Pelaksanaan pertemuan koordinasi ini dilatarbelakangi oleh fakta masih rendahnya cakupan pelayanan ibu hamil di Kabupaten Mimika berdasarkan data evaluasi komparatif dari berbagai fasilitas kesehatan, baik pemerintah maupun swasta.
“Data yang kami terima dari puskesmas, rumah sakit pemerintah dan swasta, klinik, hingga praktik mandiri dokter dan bidan menunjukkan cakupan pelayanan ibu hamil, khususnya K1 dan K6, masih rendah. Karena itu, kami memandang perlu membangun kerja sama dengan tokoh agama agar informasi kesehatan lebih mudah diterima masyarakat,” ungkap Carolina.
Mengingat tokoh agama memiliki pengaruh dan kedekatan emosional yang kuat dengan masyarakat, mereka diharapkan mampu memberikan edukasi efektif terkait pentingnya pemeriksaan kehamilan rutin serta pemahaman mengenai risiko selama masa kehamilan, persalinan, hingga nifas.
“Kami berharap melalui gereja dan kegiatan ibadah, para tokoh agama dapat menyampaikan informasi kesehatan ini. Dengan begitu, masyarakat semakin memahami pentingnya pemeriksaan rutin sehingga risiko kematian ibu dan anak dapat ditekan,” tuturnya.
Pertemuan tersebut telah menghasilkan sejumlah rekomendasi konkrit serta pembagian tugas yang jelas. Dinas Kesehatan dan Puskesmas akan fokus pada sisi teknis pelayanan kesehatan, sementara tokoh agama berperan memberikan penguatan rohani dan edukasi kepada jemaat.
“Kami berharap kolaborasi ini dapat berjalan bersama sehingga angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Mimika dapat berhasil ditekan,” pungkas Carolina Heatubun.
