NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Komisi III DPD/MPR RI menggelar Seminar dan Forum Diskusi (SFD) dalam upaya memperkuat fondasi kebijakan pendidikan dan kesehatan. Kegiatan yang berlangsung pada Senin (20/4/2026) di Nabire ini menjadi momentum krusial bagi perumusan kebijakan strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Acara secara resmi dibuka oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Nawipa, didampingi oleh anggota Komisi III DPD/MPR RI, Wilhelmus Pigay. Mengusung tema besar "Harapan Papua Tengah Dimulai dari Pendidikan dan Kesehatan", forum ini bertujuan menggali data faktual serta masukan mendalam dari akar rumput guna merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat.
Fokus utama diskusi mencakup dua sektor vital:
Pendidikan: Penguatan kapasitas dan kesejahteraan Dosen serta Guru.
Kesehatan: Penanganan serius terhadap ancaman HIV/AIDS, Narkotika, dan Minuman Keras (Miras).
Dalam sambutannya yang penuh semangat, Gubernur Meki Nawipa menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat, terutama bagi mereka yang berada di wilayah terpencil.
“Pendidikan dan kesehatan adalah kunci utama untuk membangun Papua Tengah yang maju. Tidak boleh ada anak Papua Tengah yang tidak sekolah, dan tidak boleh ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan,” tegas Meki Nawipa.
Beliau menambahkan bahwa penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) hanya bisa tercapai jika kedua sektor ini menjadi pilar utama pembangunan yang berkelanjutan.
Kehadiran Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika dalam forum ini memberikan warna tersendiri. Diundang sebagai pemateri, perwakilan Dinkes Mimika memaparkan implementasi nyata program kesehatan yang telah berjalan di wilayah mereka. Pemaparan ini menjadi referensi penting bagi peserta forum untuk mengevaluasi dan mengadopsi langkah-langkah strategis yang tepat sasaran di kabupaten lain di wilayah Papua Tengah.
Seminar ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai unsur, mulai dari:
Pemerintah Daerah dan Pusat.
Tenaga Pendidik (Guru & Dosen).
Tenaga Kesehatan.
Tokoh Masyarakat dan Penggiat Sosial.
Forum diskusi ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai ruang pertukaran gagasan, namun mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret yang akan dibawa oleh DPD RI ke tingkat nasional demi percepatan pembangunan di Provinsi Papua Tengah.
